TUGAS  POKOK  FUNGSI

LURAH

Sesuai dengan Pasal 5  Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan ADALAH :

Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS KELURAHAN

  1. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) dan Rencana Kerja ( Renja );
  2. Pelaksanaan  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran ( RKA )  dan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran ( DPA );
  3. Penyusunan Penetapan Kinerja ( PK );
  4. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik ( SPP ) ;
  5. Pelaksanaan dan Penata Tingkat Ian ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  6. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  7. Pelaksanaan administrasi dan Penata Tingkat Ian kepegawaian;
  8. Pengelolaan anggaran dan retribusi;
  9. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  10. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
  11. Pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kelurahan;
  12. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah daerah;
  15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

SEKSI   PELAYANAN  UMUM

  1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum ditingkat Kelurahan;
  2. Pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa  pemberian pengantar penertiban Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan keterangan penduduk lainnya;
  3. Pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
  4. Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK );
  5. Pelaksanaan pemantauan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  6. Pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
  7. Pelaksanaan administrasi kependudukan;
  8. Pengolalaan pengaduan masyarakat;
  9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

  1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat Kelurahan;
  2. Pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kelurahan;
  3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat;
  4. Pelaksanaan Penata Tingkat Ian dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan di wilayah kerjanya;
  5. Penyusunan  profil Kelurahan;
  6. Penata Tingkat Ian dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah di wilayah kerjanya;
  7. Fasilitasi pembangunan partisipatif;
  8. Pelaksanaan Penata Tingkat Ian lingkungan hidup;
  9. Fasilitasi pengajuan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat;
  10. Pelaksanaan pengembangan perekonomian Kelurahan di wilayah kerjanya;
  11. Pemberian pengantar pertimbangan teknis atas usaha informal dan / atau Pedagang Kaki Lima;
  12. Pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
  13. Pengkoordinasian kegiatan kelompok jabatan fungsional;
  14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

  1.  Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan  masyarakat ditingkat Kelurahan;
  2. Pelaksanaan program di bidang kesejahteraan masyarakat;
  3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
  4. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial, Penata Tingkat Ian kepemudaan dan olah raga, serta peningkatan peranan perempuan;
  5. Pelaksanaan Penata Tingkat Ian kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kesehatan masyarakat;
  6. Pemantauan dan pelaporan terjadinya kerawanan sosial, wabah penyakit menular dan kesehatan masyarakat;
  7. Pelaksanaan administrasi dan pemberian pertimbangan teknis nikah, talak, cerai, rujuk ( NTCR );
  8. Pelaksanaan pemberian pengantar bepergian haji;
  9. Pelaksanaan pemberian keterangan kelahiran dan kematian;
  10. Pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
  11. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
  12. Pendataan masalah kesejahteraan sosial;
  13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

  1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kelurahan;
  2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan;
  4. Penyusunan monografi Kelurahan;
  5. Pelaksanaan Penata Tingkat Ian Perlindungan Masyarakat ( LINMAS );
  6. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
  7. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  8. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
  9. Pelaksanaan administrasi dan register pertanahan;
  10. Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian di Wilayah Kelurahan;
  11. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di Wilayah Kelurahan;
  12. Pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di Wilayah Kelurahan;
  13. Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan perangkat daerah maupun kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan;
  14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.